undang undang no 17 tahun 2003. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewa jiban negara yang. undang undang no 17 tahun 2003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. V-Pasal 26 ayat (3) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden: Peraturan Presiden: Peraturan Presiden No. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan ILO Convention No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi. 10. ATAS. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD,. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang. 27, LN. 3. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Abstrak. 18. co. 750. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna -----, Undang Undang No. Menurut undang-undang no. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan - bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia;. NOMOR 17 TAHUN 2010 . Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:. 1 / 17 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 149, TLN NO. Published on June 6, 2019. Instruksi Presiden. UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti pemerintah, guru, siswa, dan orang tua. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2003TENTANGADVOKATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. yaitu Undang-undang No. 17 th. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA I. Undang-undang No 28 Tahun 2000 tentang PP Pengganti UU No 3 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas UU No 11 Tahun 1998 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Pasal 17 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. dengan Undang-Undang Keuangan Negara. UU RI No. IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA (IPK INDONESIA) adalah organisasi profesi tenaga kesehatan PSIKOLOGI KLINIS di Indonesia, yang berbadan hukum dan ditetapkan dalam SK Kemenkumham No AHU-0014545. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. 3985, LL SETNEG : 24 HLM. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN 3. II. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG. PERMEN LHK NO 8 TAHUN 2023 PERATURAN BNPP NO 4 TAHUN 2023 PERATURAN BPOM NO 21 TAHUN 2023. Menimbang : bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 237, TLN No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. 1. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL . 17 Tahun 2003 terdiri dari 39 pasal yang dijelaskan dalam UU. pdf - Google Drive. (2014). Diakses 14 Juli 2018, dari. 2. agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan. Jl. NOMOR 71 TAHUN 2010. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Anggaran ini terdiri dari anggaran belanja, pendapatan, dan pembiayaan (Pasal 11, ayat 2). Tipe Dokumen. 41 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No. -----, Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan No. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 17: Tahun Peraturan:Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. English Version. 15, LN. 07 KB. UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2003tentangKeuangan Negara. 2006/NO. 4. 18. Selain itu, ada pula Undang-Undang No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan. bahwa sesuai ketentuan. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. . UU Mahkamah Konstitusi; No Tahun Tentang; 7: 2020: Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 4: 2014: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah. 1. 34, LN. UU No. Dasar Pemikiran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangDalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapaiMekanisme penyusunan dan penetapan APBN (Pasal 15): (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Reformasi pengawasan anggaran (audit) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 (UU/2003/22) (2003) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 3 “Wawancara Direktur. Tahun 1945. 2 katadata. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4. 1 tahun 2004. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. Tujuan utama pendidikan nasional. 2003 UNDANG-UNDANG NO. _____. NOMOR 20 TAHUN 2003. TENTANG. 40, TLN No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik. 115, LL SETNEG : 21 HLM. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. 91, TLN NO. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 5009, LL SETNEG : 4 HLM. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan. Serikat pekerja/serikat buruh adalah. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62. 2-4 Jakarta. Undang-undang No. 4284, LL SETNEG : 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang. UU No. Hal – hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang – undang ini meliputi ; (1). 17, RT. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat : 1. Beranda; Dokumen Hukum. 2003: disusutkan sekaligus: 18. Judul. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah: Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 17 (1) Instansi. TB Simatupang No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 1. Undang-undang (UU) NO. UU 25 Tahun 2004 05-10-2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional LN2004 (104): 19 hlm TLN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang. KETENTUAN PENUTUP. • Undang-undang yang lebih kemudian (een latere wet) yang bakal berlaku mengikat. UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA. 18, LN. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta. Lalu bagaimana tahapan penyusunan APBN? No 55 Tahun 1969); 13. 2003: disusutkan sekaligus: 18. Undang-Undang No. Peraturan. Admin: mediaperawat Editor: Osman. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Part 1: Klik Disini (Pasal 1 – Pasal 38) Bab I Ketentuan Umum (Definisi-definisi ketenagakerjaan, tenaga kerja, mogok kerja dll) Bab II Landasan Asas dan Tujuan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan-aturan pokok. NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002. S- 339/PJ. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah. FULL TEXT. kitab suci atau simbol keagamaan. 4347, LL SETNEG : 16 HLM. 17 Tahun 2023. Unduh PDF. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (UU/2008/17) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 TAHUN 2014. Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pertanggungiawaban atas pelaksanaan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003/ No. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker. 2004. 17.